Berita Terkini

Manado, kota-manado.kpu.go.id – Rabu (19/01) KPU Kota Manado bersama 14 KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara secara daring melalui Zoom Cloud Meeting . Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh. Dalam sambutannya Mewoh  mengingatkan Pentingnya menjalin koordinasi dan komunikasi lebih awal dengan semua stakeholder yang ada di wilayah kabupaten/kota masing-masing, sebelum memasuki tahapan Pemilu 2024". Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Divisi SDM, Parmas, dan Sosialisasi Salman Saelangi menambahkan dalam arahan agar supaya setiap KPU Kabupaten/Kota memperhatikan sejak dini Kesiapan SDM, sarana, prasarana, fasilitas di setiap kabupaten/kota harus sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai". Rakor dilanjutkan dengan pembahasan internal terkait penguatan kelembagaan masing-masing KPU Kabupaten/Kota, yang dipimpin Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraa KPU Provinsi Sulawesi Utara Yessy Momongan. “KPU Kabupaten/Kota agar senantiasa menata diri mulai dari sekarang, menjaga kesehatan untuk siap running menghadapi tahapan Pemilu 2024, karena tahapan Pemilu 2024 dimulai, kita akan menghadapi kurang lebih 25 (dua puluh lima) bulan kedepan tanpa henti, siang dan malam”, Ungkap Yessy. Rakor ditutup oleh Kepala Bagian Hukum, Teknis, Hupmas, dan SDM KPU Provinsi Sulawesi Utara, Carles Worotitjan.

Manado, kota-manado.kpu.go.id – Rabu (19/01), KPU Kota Manado mengikuti Rapat Lanjutan Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara secara daring melalui aplikasi zoom cloud meeting. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dan dilanjutkan dengan pengarahan dari Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pada rapat ini, setiap KPU Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Utara memaparkan laporan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2021, Grafik PDPB Tahun 2021, Laporan Progres Migrasi Website dan Data Operator Sidalih.

Manado, kota-manado.kpu.go.id – Senin (10/01/2022) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado melaksanakan konsolidasi awal tahun serta penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas di Aula KPU Kota Manado. Hadir dalam kegiatan ini Ketua dan Anggota KPU Kota Manado serta sekretaris beserta seluruh jajaran sekretariat KPU Kota Manado. Kegiatan ini diawali dengan pembacaan Perjanjian Kinerja dan dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja. Setelah penandatanganan Perjanjian Kinerja, dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran Sekretariat KPU Kota Manado. Pada kegiatan ini, diharapakan juga kerjasama yang baik dan saling mendukung antara Komisioner dan Sekretariat dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi di lembaga KPU Kota Manado.

Manado, kota-manado.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk periode bulan Desember Tahun 2021 pada Rabu (29/12/2021) bertempat di Aula KPU Kota Manado. Kegiatan ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Manado, Sekretariat KPU Kota Manado dan Bawaslu Kota Manado. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dibuka oleh Ketua KPU Kota Manado Jusuf Wowor, didampingi oleh Komisioner KPU Kota Manado. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Manado Abdul Gafur Subaer menyampaikan bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan berjumlah 331.829 (tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh sembilan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 163.326 (seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 168.503 (seratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga) pemilih, tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan. “KPU Kota Manado pada prinsipnya terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan demi menghasilkan data pemilih yang berkualitas pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024”, tambah Gafur.

Manado, kota-manado.kpu.go.id – KPU Kota Manado mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan Anggaran APBN dalam DIPA Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut digelar secara daring dan luring pada hari Rabu (15/12) yang dihadiri oleh 15 KPU Kabupaten/Kota. KPU Kota Manado mengikuti kegiatan tersebut secara luring dan dihadiri oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi serta Kasubag Program dan Data. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ardiles Mewoh, di damping oleh anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Yessy Momongan, Lanny Ointu, Meydi Tinangon dan Salman Saelangi. Turut hadir dalam kegiatan rakor ini adalah M. Krisdiono dari Biro Perencanaan KPU RI. Mewoh dalam sambutannya menyampaikan bahwa hasil pencermatan anggaran yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota bisa disampaikan secara langsung dalam rakor ini. M. Krisdiono menyampaikan bahwa Tahun 2022 penganggaran menjadi per satuan kerja (satker) bukan perbagian lagi. Yang mengelolah anggaran yaitu sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan diharapkan sekretariat bisa diharapkan sekretariat bisa memberikan layanan maksimal kepada komisioner dengan kewenangan yang di miliki. Setiap satker bertanggungjawab terhadap realisasi anggarannya.

KPU Kota Manado 14-12-2021  mengikuti Sosialisasi pengendalian gratifikasi dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota se Provinsi Sulawesi Utara melalui zoom meeting. Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh, kemudian di lanjutkan dengan  arahan dari Ibu Lanny Ointu Selaku Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara dan juga arahan dari  Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara Pujiastuti.  Adapun Pemateri pada kegiatan  ini adalah Yulianto Saptoprasetyo dari KPK RI dan Novy Hasbhy Munnawar dari Inspektorat KPU RI. Kegiatan ini untuk lebih mempertajam pengetahuan tentang gratifikasi dan benturan kepentingan. Kegiatan pun ditutup oleh Meidy Tinangon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara selaku ketua Divisi Hukum dan pengawasan